Langsung ke konten
FirstProperty

Panduan membeli

Beli tanah di Bali: yang perlu diketahui orang asing

· ·

Ringkasnya

  • Orang asing tidak dapat memegang Hak Milik atas tanah di Bali. Jalur yang umum adalah sewa jangka panjang (Hak Sewa atau leasehold) atau perusahaan PT PMA yang memegang Hak Guna Bangunan (HGB).
  • Tanah dijual per are (1 are = 100 m²) dalam IDR, dan harganya sangat bervariasi menurut lokasi, akses, pemandangan, dan zonasi.
  • Zonasi (ditetapkan dalam rencana tata ruang setempat, RDTR) menentukan apa yang boleh dibangun secara legal. Periksa ini lebih dulu.
  • Selalu minta notaris PPAT memeriksa sertifikat dan penjual di kantor pertanahan (BPN) sebelum membayar uang muka.
  • Jalan akses, utilitas, irigasi (subak), dan garis sempadan bisa menentukan layak tidaknya sebidang tanah, meskipun harganya menarik.

Mencari tanah dijual di Bali sering menjadi langkah pertama bagi mereka yang ingin membangun villa sendiri atau menyimpan lahan untuk jangka panjang. Tanah memberi kebebasan lebih dibandingkan villa jadi, tetapi memerlukan lebih banyak pemeriksaan hukum dan teknis. Panduan ini menjelaskan cara tanah dijual di Bali, pilihan bagi orang asing, dan hal yang perlu diperiksa sebelum tanda tangan.

Cara tanah dijual di Bali

Di Bali, tanah diukur dan diberi harga per are. Satu are sama dengan 100 m², dan satu hektare sama dengan 100 are (10.000 m²). Iklan biasanya mencantumkan harga per are dalam IDR, misalnya "IDR X per are", dan harga total adalah harga per are dikalikan luas yang tercantum di sertifikat.

Beberapa hal praktis:

  • Harga sangat bervariasi. Tanah di kawasan pesisir populer seperti Canggu berbeda jauh harganya dengan tanah di pedalaman atau di Bali Utara. Akses, pemandangan, zonasi, bentuk lahan, dan jarak ke pantai memengaruhi nilai.
  • Harga hak milik atau sewa. Iklan bisa mencantumkan harga hak milik (untuk pembeli Indonesia atau jalur PT PMA) atau harga sewa per are per tahun atau untuk jangka waktu tertentu. Pastikan Anda membandingkan hal yang setara.
  • Luas di atas kertas. Pastikan luas di iklan sama dengan luas di sertifikat. Ukuran di lapangan dan di dokumen kadang berbeda.

Lihat peluang terbaru di halaman listing kami, atau jika Anda ingin beli villa di Bali yang sudah jadi, kunjungi villa dijual di Bali.

Pilihan bagi orang asing: sewa tanah dan PT PMA dengan HGB

Hukum Indonesia mencadangkan Hak Milik untuk warga negara Indonesia. Orang asing memiliki dua jalur legal utama.

Sewa tanah (Hak Sewa)

Sewa adalah kontrak yang memberi Anda hak menggunakan tanah selama jangka waktu yang disepakati. Ini jalur paling umum bagi orang asing yang ingin membangun rumah atau villa. Hal penting untuk dinegosiasikan dan diperiksa:

  • Jangka waktu sewa dan syarat perpanjangan.
  • Status bangunan ketika sewa berakhir.
  • Apakah Anda boleh menyewakan kembali, menjual hak sewa, atau mewariskannya.
  • Bahwa pihak yang menyewakan adalah orang yang tercantum di sertifikat (atau diberi kuasa yang sah).

Panduan kami tentang klausul perpanjangan sewa menjelaskan apa yang perlu diperhatikan dalam kontrak.

PT PMA dengan HGB

PT PMA adalah perusahaan Indonesia dengan modal asing. Perusahaan ini dapat memegang tanah dengan Hak Guna Bangunan (HGB), yaitu hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah untuk jangka waktu tertentu yang dapat diperpanjang. Jalur ini cocok bagi investor dengan kegiatan usaha, seperti villa sewaan. Konsekuensinya meliputi pendirian perusahaan, modal, perizinan, dan kewajiban pelaporan rutin. Baca selengkapnya di panduan PT PMA dan leasehold vs freehold di Bali.

Ada juga Hak Pakai, yang dalam kondisi tertentu dapat dipegang oleh orang asing yang berdomisili di Indonesia. Aturannya spesifik, jadi pastikan kelayakan Anda dengan notaris. Lihat ulasan kami tentang sertifikat tanah SHM, HGB, dan Hak Pakai.

Hindari skema nominee, yaitu ketika warga Indonesia memegang Hak Milik atas nama Anda. Ini bukan cara legal bagi orang asing untuk memiliki tanah dan dapat membuat Anda tanpa perlindungan.

Warna zonasi dan mengapa itu menentukan apa yang bisa dibangun

Setiap bidang tanah di Bali berada di bawah rencana tata ruang (RDTR) yang menetapkan zona, sering ditampilkan dengan warna di peta zonasi. Contoh umum: zona permukiman (sering kuning), zona pariwisata atau perdagangan, dan zona pertanian atau hijau di mana pembangunan dibatasi atau tidak diizinkan.

Zonasi penting karena menentukan:

  • Apakah Anda boleh membangun sama sekali.
  • Apakah Anda boleh membangun rumah pribadi, villa sewaan, atau proyek komersial.
  • Berapa bagian lahan yang boleh dibangun dan seberapa tinggi.

Tanah yang murah bisa jadi murah karena berada di zona hijau atau zona lindung. Sebelum bernegosiasi, minta informasi zonasi dan pastikan diverifikasi. Panduan kami apa yang harus dilakukan jika villa saya di zona kuning dan cara menghindari kesalahan zonasi membahasnya lebih rinci.

Jalan akses, utilitas, irigasi (subak), dan garis sempadan

Sertifikat hanyalah separuh cerita. Di lapangan, periksa:

  • Jalan akses. Apakah ada akses legal dan permanen ke jalan umum, cukup lebar untuk truk konstruksi? Akses melewati tanah tetangga harus didokumentasikan.
  • Listrik dan air. Tanyakan seberapa jauh sambungan PLN terdekat dan apakah air berasal dari jaringan atau sumur.
  • Irigasi (subak). Banyak lahan berada di tengah sawah yang dikelola sistem irigasi tradisional subak. Saluran air bisa melintas atau berbatasan dengan lahan dan harus dihormati. Persetujuan masyarakat setempat bisa berpengaruh.
  • Garis sempadan. Aturan bisa mewajibkan jarak bangunan dari jalan, sungai, pantai, atau tebing, sehingga mengurangi area yang bisa dibangun.
  • Kontur. Kemiringan, risiko banjir, dan kualitas tanah memengaruhi biaya konstruksi.

Telusuri lahan, bicaralah dengan tetangga dan banjar setempat bila perlu, dan kunjungi saat musim hujan jika memungkinkan.

Memeriksa sertifikat dan penjual di BPN

Sebelum membayar apa pun, notaris PPAT Anda sebaiknya:

  1. Mendapatkan salinan sertifikat tanah (misalnya SHM atau HGB).
  2. Memeriksanya di kantor pertanahan (BPN) untuk memastikan keasliannya, pemilik yang benar, serta tidak ada hak tanggungan, sita, atau sengketa yang tercatat.
  3. Memverifikasi identitas penjual dan, jika tanah milik keluarga, persetujuan semua ahli waris atau pemilik bersama.
  4. Memeriksa status pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB).
  5. Memastikan batas lahan sesuai dengan sertifikat.

Daftar periksa due diligence kami membahas langkah ini lebih detail, dan pajak dan biaya pembelian properti menjelaskan biaya saat penandatanganan (tarif dapat berubah, jadi periksa angka terkini dengan notaris Anda).

Menyimpan tanah atau membangun: pertimbangan praktis

Sebagian pembeli menyimpan tanah sebagai investasi jangka panjang (land banking), sebagian lagi membeli untuk segera membangun.

Menyimpan tanah

  • Mudah dipegang, dengan biaya rutin lebih kecil daripada villa.
  • Tidak ada pendapatan sewa selama tanah disimpan.
  • Nilainya bergantung pada perkembangan kawasan, yang tidak pernah dijamin.
  • Pada sewa, sisa jangka waktu berkurang setiap tahun, yang berpengaruh saat dijual kembali.

Membangun

  • Anda memerlukan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG, pengganti IMB) dan kemudian SLF (Sertifikat Laik Fungsi) sebelum beroperasi.
  • Anda mengelola kontraktor, anggaran, dan jadwal.
  • Villa yang selesai dapat menghasilkan pendapatan sewa jika izinnya lengkap.

Jika berencana membangun, baca cara membangun secara legal di Bali dan panduan kami tentang pendapatan sewa, izin, dan pajak. Untuk gambaran lebih luas, lihat investasi properti di Bali.

Proses dan dokumen

Pembelian tanah biasanya mengikuti langkah berikut:

  1. Tentukan tujuan dan anggaran dalam IDR, termasuk pajak, biaya notaris, dan bila relevan, biaya konstruksi.
  2. Buat daftar pendek lahan dan kunjungi. Periksa zonasi, akses, dan utilitas.
  3. Ajukan penawaran dan sepakati syarat utama secara tertulis.
  4. Tunjuk notaris PPAT untuk pemeriksaan di BPN dan meninjau dokumen penjual.
  5. Tanda tangani perjanjian pendahuluan bila perlu, dengan uang muka hanya setelah pemeriksaan awal.
  6. Tanda tangani akta akhir (perjanjian sewa atau akta jual beli) di hadapan notaris, dan lunasi sesuai kesepakatan.
  7. Daftarkan peralihan hak atau sewa, dan simpan salinan resmi semua dokumen.

Dokumen yang biasa ditemui: sertifikat tanah, KTP dan Kartu Keluarga penjual, bukti pembayaran PBB, informasi zonasi, dan untuk PT PMA, dokumen serta izin perusahaan.

Bagaimana FIRST Property dapat membantu

Kami membantu pembeli menemukan tanah dan villa di Bali, mengatur kunjungan, serta memeriksa sertifikat, zonasi, dan izin bersama Anda. Kami bekerja berdampingan dengan notaris PPAT Anda dan mendampingi hingga penandatanganan. Untuk mendiskusikan sebidang tanah atau proyek Anda, hubungi kami lewat WhatsApp di +62 822 50 40 50 atau jelajahi kawasan seperti Canggu.

FAQ

Apakah orang asing bisa membeli tanah di Bali?

Tidak dengan Hak Milik. Orang asing bisa menyewa tanah, memegang HGB melalui PT PMA, atau dalam kasus tertentu menggunakan Hak Pakai.

Bagaimana harga tanah di Bali ditentukan?

Biasanya per are (100 m²) dalam IDR, tergantung lokasi, akses, zonasi, dan pemandangan.

Apa pemeriksaan terpenting sebelum membeli?

Zonasi dan sertifikat: pastikan apa yang boleh dibangun dan sertifikat bersih di BPN melalui notaris PPAT.

Apakah perlu izin untuk membangun?

Ya: PBG sebelum membangun, lalu SLF setelah konstruksi selesai.

Apakah sewa tanah pilihan yang baik?

Ini jalur paling umum bagi orang asing. Nilainya bergantung pada jangka waktu, syarat perpanjangan, dan hak pengalihan dalam kontrak.

FAQ

Can a foreigner buy land in Bali?

Not as freehold (Hak Milik). Foreigners can lease land (Hak Sewa), hold HGB through a PT PMA company, or in some cases use Hak Pakai. Confirm your options with a PPAT notary.

How is land priced in Bali?

Land is usually priced per are (1 are = 100 m²) in IDR. Prices vary widely depending on area, access, zoning, view and plot shape.

What is the most important check before buying land in Bali?

Zoning and the certificate. Confirm under the RDTR what you can build, and have a PPAT notary verify the title and seller at BPN before paying a deposit.

Do I need a permit to build on land in Bali?

Yes. You need a PBG building permit (which replaced the IMB) before construction and an SLF before using or renting the building.

Is leasehold land a good option for foreigners?

It is the most common legal route. Its value depends on the lease length, extension conditions and your rights to sublease, sell or transfer the lease.

Versi Markdown

Setiap rumah di sini bisa dikunjungi.

Chat via WhatsApp