Hukum
Sertifikat tanah di Bali: penjelasan SHM, HGB dan Hak Pakai
Singkatnya
- SHM (Sertifikat Hak Milik) adalah hak atas tanah terkuat di Indonesia dan hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia. Orang asing tidak dapat memiliki tanah SHM, baik secara langsung maupun melalui nominee.
- HGB (Hak Guna Bangunan) adalah hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah untuk jangka waktu tertentu yang dapat diperpanjang dan diperbarui. Umumnya dimiliki badan usaha Indonesia, termasuk PT PMA milik asing.
- Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan tanah. Berdasarkan aturan saat ini, orang asing yang memiliki izin tinggal yang sah dapat memiliki Hak Pakai atas hunian dengan syarat tertentu.
- Sewa jangka panjang (leasehold, Hak Sewa) atas tanah SHM adalah cara paling umum bagi orang asing untuk beli villa di Bali: tanah tetap milik pemilik Indonesia dan Anda memegang hak sewa untuk jangka waktu yang disepakati.
- Selalu periksa sertifikat di kantor pertanahan (BPN) melalui notaris (PPAT) sebelum melakukan pembayaran apa pun.
Mengapa sertifikat itu penting
Saat melihat villa atau tanah di Bali, harga, pemandangan dan potensi sewa hanyalah sebagian dari gambaran. Sertifikat tanah menunjukkan siapa yang memegang hak apa atas tanah tersebut, untuk berapa lama, dan dengan syarat apa. Sertifikat menentukan apakah Anda dapat memiliki properti secara sah, menjualnya kembali, menjadikannya jaminan bank, dan apa yang terjadi ketika jangka waktunya berakhir.
Banyak masalah yang dihadapi pembeli asing di Bali berawal dari salah paham tentang status hak: villa dijual sebagai "freehold" kepada orang asing, sewa ditandatangani dengan orang yang bukan pemilik terdaftar, atau sertifikat yang tidak sesuai dengan tanah di lapangan. Memahami jenis sertifikat utama adalah langkah pertama dari uji tuntas yang serius.
Hak atas tanah di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) beserta peraturan pelaksananya, dan didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Setiap hak memiliki sertifikat, pemegang dan aturannya sendiri. Untuk gambaran umum, baca panduan kami tentang kepemilikan properti di Bali.
SHM (Hak Milik): khusus warga negara Indonesia
Hak Milik adalah hak kepemilikan, padanan terdekat dari freehold. Sertifikatnya disebut SHM (Sertifikat Hak Milik). Ciri utamanya:
- Tidak memiliki batas waktu dan dapat diwariskan.
- Dapat dijual, dihibahkan dan dijaminkan.
- Hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia (dan sejumlah badan tertentu yang ditetapkan undang-undang, seperti badan keagamaan atau sosial tertentu).
Orang asing tidak dapat memiliki Hak Milik. Ini adalah prinsip yang jelas dalam hukum Indonesia, bukan wilayah abu-abu. Skema di mana seorang "nominee" Indonesia memegang tanah SHM atas nama orang asing, dengan perjanjian sampingan, secara luas dianggap batal dan membuat pembeli asing berisiko kehilangan properti dengan sedikit upaya hukum. Jika ada yang menawarkan skema seperti ini, anggap sebagai tanda bahaya (lihat 6 tanda bahaya investasi di Bali).
SHM tetap sangat penting bagi orang asing, karena sebagian besar villa leasehold di Bali dibangun di atas tanah SHM milik keluarga Bali.
HGB: untuk badan usaha termasuk PT PMA
Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri (tanah negara, tanah Hak Pengelolaan, atau tanah SHM). Sertifikatnya biasa disebut HGB atau SHGB.
- Diberikan untuk jangka waktu tertentu, yang dapat diperpanjang lalu diperbarui jika syarat terpenuhi.
- Dapat dimiliki oleh WNI dan oleh badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- Termasuk PT PMA, perusahaan penanaman modal asing, sehingga HGB menjadi hak yang lazim bagi usaha milik asing yang memegang properti.
HGB dapat dijual, dialihkan dan dijaminkan, sehingga menarik bagi investor. Namun PT PMA memiliki kewajiban nyata: kegiatan usaha yang sesuai dengan penggunaan properti, perizinan, pelaporan dan kepatuhan pajak. Ini adalah struktur bisnis, bukan sekadar cara membeli rumah liburan. Panduan kami tentang PT PMA untuk properti di Bali menjelaskan poin-poin utamanya.
Jika tanah SHM diubah menjadi HGB agar dapat dimiliki perusahaan, prosesnya dilakukan melalui PPAT dan BPN. Notaris Anda akan memastikan jangka waktu yang tercantum di sertifikat dan syarat perpanjangannya.
Hak Pakai: hak menggunakan tanah, kelayakan orang asing secara umum
Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan tanah, atau memungut hasilnya, untuk jangka waktu tertentu. Hak ini dapat diberikan di atas tanah negara, tanah Hak Pengelolaan atau tanah SHM.
Ini adalah hak atas tanah yang paling langsung terbuka bagi perorangan asing. Secara umum, berdasarkan peraturan saat ini, orang asing yang memiliki izin tinggal Indonesia yang sah dapat memiliki rumah di atas tanah Hak Pakai, atau satuan rumah susun, dengan syarat tertentu seperti batas harga minimum yang ditetapkan pemerintah dan jenis properti. Syarat ini diatur dalam peraturan dan dapat berubah, jadi pastikan dengan notaris untuk kasus Anda.
Hal yang perlu diingat:
- Bagi perorangan asing, Hak Pakai terkait dengan penggunaan hunian, bukan untuk usaha penyewaan.
- Hak ini umumnya bergantung pada status izin tinggal Anda, sehingga visa Anda berpengaruh (lihat visa Bali dan kepemilikan properti).
- Dalam praktiknya, pembelian Hak Pakai oleh orang asing di Bali lebih jarang dibanding leasehold, dan tidak semua penjual atau lahan cocok untuk skema ini.
Leasehold atas tanah SHM
Struktur yang paling sering digunakan orang asing untuk beli villa di Bali adalah sewa (Hak Sewa) atas tanah atau villa yang dimiliki dengan SHM oleh pemilik Indonesia. Anda tidak mendapatkan sertifikat tanah atas nama Anda: Anda mendapatkan hak berdasarkan perjanjian sewa, sebaiknya ditandatangani di hadapan notaris.
Yang membuat leasehold kuat:
- Pihak yang menyewakan adalah pemegang SHM terdaftar (atau seluruh ahli waris jika tanah milik keluarga), dengan persetujuan pasangan bila diperlukan.
- Perjanjian sewa disusun dan ditandatangani di hadapan notaris, dengan jangka waktu yang jelas, harga total dalam IDR dan jadwal pembayaran.
- Memuat klausul perpanjangan yang jelas, hak pengalihan dan sewa ulang, serta status bangunan di akhir masa sewa. Lihat klausul perpanjangan sewa.
- Sertifikat dasarnya sudah diperiksa di BPN dan bebas dari sengketa maupun hak tanggungan.
Untuk membandingkan kedua model, baca leasehold vs freehold di Bali.
Cara memeriksa di BPN
Salinan sertifikat yang dikirim lewat WhatsApp bukanlah bukti. Berikut langkah praktisnya:
- Minta salinan sertifikat sejak awal, beserta KTP penjual dan Kartu Keluarga (KK) jika tanah milik keluarga.
- Tunjuk notaris (PPAT) Anda sendiri, yang independen dari penjual. PPAT adalah pejabat yang berwenang membuat akta tanah.
- Pengecekan sertifikat di BPN: PPAT memastikan sertifikat asli, sesuai dengan catatan BPN, dan tidak diblokir, dijaminkan atau dalam sengketa.
- Cocokkan sertifikat dengan tanahnya: batas, luas dan lokasi harus sesuai dengan bidang tanah di lapangan. Pengukuran dapat diminta bila perlu.
- Periksa zonasi (RDTR) dan perizinan: pastikan peruntukan yang direncanakan diizinkan dan bangunan memiliki PBG (pengganti IMB) serta, untuk bangunan yang sudah selesai, SLF. Lihat panduan kami tentang zona kuning dan SLF.
- Pastikan pajak sudah dibayar, termasuk PBB tahunan, dan tanyakan kepada notaris pajak dan biaya peralihan apa yang berlaku (lihat pajak dan biaya pembelian properti).
- Tanda tangani di hadapan notaris dan bayar melalui jalur yang dapat dilacak, sebaiknya bertahap sesuai langkah yang sudah diverifikasi. Prosesnya dijelaskan dalam panduan kami tentang proses notaris dan PPAT di Bali.
Bagaimana FIRST Property dapat membantu
Kami mengatur kunjungan properti di seluruh Bali dan, untuk setiap properti yang Anda pertimbangkan dengan serius, kami memeriksa sertifikat, zonasi dan perizinan bersama Anda sebelum Anda mengambil keputusan. Kami bekerja dengan notaris independen dan mendampingi setiap langkah hingga penandatanganan. Lihat daftar properti atau villa dijual di Bali, dan hubungi kami lewat WhatsApp di +62 822 50 40 50 untuk pertanyaan apa pun.
FAQ
Jawaban di bawah ini adalah informasi umum, bukan nasihat hukum. Selalu konfirmasikan situasi Anda dengan notaris (PPAT) atau penasihat berlisensi.
FAQ
Can a foreigner own SHM (Hak Milik) land in Bali?
No. Hak Milik is reserved for Indonesian citizens. Nominee arrangements to get around this are risky and widely considered void. Foreigners usually use leasehold, Hak Pakai or a PT PMA holding HGB.
What is the difference between SHM and HGB?
SHM is full ownership with no expiry, for Indonesian citizens only. HGB is a right to build and hold buildings for a fixed, renewable term, and can be held by Indonesian companies including a PT PMA.
Can I hold Hak Pakai as a foreigner?
In general terms, yes, if you hold a valid Indonesian residence permit and the property meets the conditions set by current regulations. Check eligibility and conditions with a PPAT notary for your case.
Is a leasehold villa on SHM land safe?
It can be, if the lessor is the registered owner, the certificate is checked at BPN, the lease is signed before a notary and the extension and transfer clauses are clear.
How do I check that a land certificate is genuine?
Ask your own notary (PPAT) to run a certificate check at BPN. It confirms the certificate matches official records and is not mortgaged, blocked or in dispute.

