Hukum
Membeli properti di Bali bersama pasangan atau melalui perusahaan
Ringkasnya
- Dua atau lebih pembeli asing umumnya dapat memegang hak sewa (Hak Sewa) atas nama bersama, dengan setiap orang tercantum sebagai penyewa dalam akta notaris.
- PT PMA (perusahaan Indonesia dengan modal asing) dapat memiliki beberapa pemegang saham dan memegang tanah dengan hak seperti Hak Guna Bangunan, tetapi harus menjalankan usaha nyata yang berizin.
- Jika Anda menikah dengan warga negara Indonesia, perjanjian perkawinan (pranikah atau pascanikah) bisa menentukan apakah pasangan Anda dapat memegang Hak Milik. Bicarakan dengan notaris sebelum membeli.
- Perjanjian nominee (menempatkan tanah atau saham atas nama orang Indonesia sementara Anda diam diam mengendalikannya) dilarang dan membuat Anda hampir tanpa perlindungan hukum.
- Rencanakan pewarisan sejak awal: siapa yang mewarisi sewa atau saham perusahaan harus dituliskan, bukan diasumsikan.
Membeli properti bersama pasangan, teman, keluarga, atau rekan bisnis adalah hal yang umum di Bali. Kabar baiknya, hukum Indonesia menyediakan struktur yang sah untuk kepemilikan bersama. Kuncinya adalah memilih struktur yang sesuai dengan situasi Anda dan mendokumentasikannya dengan benar di hadapan notaris PPAT. Panduan ini menjelaskan pilihan utama secara umum. Ini bukan nasihat hukum: aturan bisa berubah, jadi selalu pastikan detailnya dengan notaris (PPAT) atau penasihat berizin.
Jika Anda baru mengenal topik ini, mulailah dengan ulasan kami tentang kepemilikan properti di Bali dan perbandingan leasehold dan freehold.
Sewa atas nama bersama
Bagi sebagian besar pembeli asing, leasehold (sewa jangka panjang) adalah cara paling sederhana untuk beli villa di Bali. Warga negara asing tidak dapat memegang Hak Milik, tetapi dapat menyewa tanah dan bangunan dari pemilik Indonesia untuk jangka waktu yang disepakati.
Cara kerja sewa bersama
Satu perjanjian sewa dapat mencantumkan beberapa penyewa. Dalam praktiknya:
- Setiap mitra diidentifikasi dalam akta dengan data paspornya.
- Akta dapat mengatur pembagian hak dan kewajiban, misalnya bagian yang sama atau pembagian lain.
- Semua penyewa biasanya harus setuju (dan menandatangani) untuk keputusan penting seperti mengalihkan sisa masa sewa, menyewakan kembali, atau memperpanjang.
Hal yang perlu disepakati sebelum tanda tangan
- Bagian dan kontribusi. Catat siapa membayar apa. Jika kontribusi tidak sama, cantumkan dalam akta atau perjanjian kepemilikan bersama terpisah.
- Aturan keluar. Apa yang terjadi jika satu mitra ingin menjual? Hak penawaran pertama bagi mitra lain mencegah kebuntuan.
- Biaya rutin. Sepakati pembagian biaya perawatan, pajak, utilitas, dan biaya pengelolaan.
- Pendapatan sewa. Jika villa akan disewakan, tentukan siapa yang mengelola pemesanan dan bagaimana pendapatan dibagi. Panduan kami tentang pendapatan sewa, izin, dan pajak membahas sisi perizinan.
- Klausul perpanjangan. Periksa bagaimana perpanjangan dilakukan dan apakah semua penyewa harus setuju. Lihat klausul perpanjangan sewa.
Sewa bersama memang sederhana, tetapi tidak menggantikan perjanjian pribadi yang jelas antar mitra. Notaris Anda dapat membantu menyusun keduanya.
Menikah dengan WNI: soal perjanjian pranikah
Banyak pembeli di Bali adalah pasangan yang salah satunya warga negara Indonesia. Situasi ini perlu perhatian khusus, karena hukum perkawinan Indonesia pada umumnya menganggap harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama, kecuali suami istri telah menyepakati lain.
Mengapa ini penting? Warga negara Indonesia dapat memegang Hak Milik, sedangkan warga negara asing tidak. Tanpa perjanjian perkawinan, pasangan asing dapat dianggap ikut memiliki harta yang dibeli selama perkawinan, dan hal ini dapat menimbulkan masalah untuk memegang Hak Milik atas nama pasangan Indonesia.
Yang perlu dibahas dengan notaris
- Apakah Anda memiliki perjanjian pranikah, dan apakah sudah dicatatkan dengan benar.
- Apakah perjanjian pascanikah (dibuat selama perkawinan) dimungkinkan dalam kasus Anda. Praktik saat ini memungkinkannya dalam keadaan tertentu, tetapi prosedur dan pengakuannya harus diperiksa dengan notaris.
- Jika Anda menikah di luar negeri, apakah perkawinan dan perjanjiannya sudah dicatatkan di Indonesia.
- Bagaimana melindungi pasangan asing jika properti atas nama pasangan Indonesia, misalnya melalui sewa atau hak lain yang terdokumentasi.
Kami sengaja tidak memberi jawaban yang berlaku untuk semua: pendekatan yang tepat bergantung pada riwayat perkawinan, tempat menikah, dan apa yang ingin Anda beli. Notaris PPAT atau ahli hukum keluarga harus memastikan strukturnya sebelum pembayaran apa pun.
PT PMA dengan beberapa pemegang saham
PT PMA adalah perseroan terbatas Indonesia dengan kepemilikan saham asing. Ini adalah jalur utama bagi orang asing yang ingin berinvestasi properti di Bali sebagai usaha, misalnya membangun dan mengoperasikan villa sewa.
Mengapa cocok untuk kemitraan
- Perusahaan dapat memiliki beberapa pemegang saham, asing dan, bila diizinkan, Indonesia, masing masing dengan persentase saham yang jelas.
- Perusahaan, bukan perorangan, yang memegang hak atas tanah (biasanya Hak Guna Bangunan) atau sewa.
- Saham dapat dialihkan, sehingga keluar dari kemitraan atau pewarisan sering lebih mudah diatur dibanding membagi properti.
Yang perlu disepakati para mitra
- Kepemilikan saham dan modal. Siapa menyetor apa, dan bagaimana saham dibagi.
- Direksi dan komisaris. Siapa yang mengelola perusahaan sehari hari dan siapa yang mengawasi.
- Perjanjian pemegang saham. Aturan pemungutan suara, penyelesaian kebuntuan, kebijakan dividen, pembatasan pengalihan, dan apa yang terjadi jika mitra keluar atau meninggal.
- Kegiatan usaha dan izin. PT PMA harus memiliki klasifikasi usaha (KBLI) yang sesuai dengan kegiatannya (misalnya akomodasi), serta memenuhi kewajiban pelaporan dan pajak.
PT PMA membawa biaya dan kewajiban kepatuhan yang berkelanjutan, sehingga biasanya dipilih untuk proyek investasi, bukan untuk satu rumah liburan. Baca panduan lengkap kami tentang PT PMA untuk properti di Bali, dan periksa sisi visa di visa dan kepemilikan properti di Bali, karena struktur perusahaan juga dapat terkait dengan pilihan izin tinggal.
Perjanjian nominee: mengapa harus dihindari
Perjanjian nominee berarti menempatkan tanah Hak Milik atau saham perusahaan atas nama orang Indonesia, sementara perjanjian sampingan (pinjaman, surat kuasa, gadai) mencoba memberikan kendali kepada orang asing.
Struktur ini masih kadang ditawarkan di Bali. Kami sangat menyarankan untuk menghindarinya:
- Hukum Indonesia melarang kepemilikan saham untuk dan atas nama orang lain, dan perjanjian yang dibuat untuk menghindari aturan kepemilikan dapat dianggap batal demi hukum.
- Jika nominee meninggal, bercerai, memiliki utang, atau berubah pikiran, Anda mungkin tidak memiliki klaim yang dapat ditegakkan atas properti tersebut.
- Ahli waris atau kreditur nominee dapat memiliki hak atas aset itu.
- Menjual kembali properti yang dipegang melalui nominee sulit, karena pembeli yang paham dan notarisnya akan menolak.
Jika penjual atau perantara menyarankan nominee, anggap itu tanda bahaya. Lihat juga 6 tanda bahaya saat berinvestasi di Bali.
Pewarisan secara umum
Kepemilikan bersama memunculkan pertanyaan sederhana: apa yang terjadi jika salah satu dari Anda meninggal? Jawabannya bergantung pada struktur dan hukum yang berlaku bagi setiap orang, termasuk hukum negara asal Anda.
- Leasehold: periksa apakah sewa dapat beralih kepada ahli waris dan formalitas apa yang berlaku. Akta yang disusun dengan baik mengatur peralihan karena kematian.
- PT PMA: saham merupakan bagian dari harta warisan pemegang saham. Anggaran dasar dan perjanjian pemegang saham harus mengatur cara peralihan saham dan apakah pemegang saham lain berhak membelinya.
- Perkawinan dengan WNI: aturan waris atas tanah Hak Milik bisa rumit jika ada ahli waris asing. Mintalah nasihat khusus.
- Surat wasiat: banyak pembeli membuat wasiat yang mencakup aset di Indonesia. Tanyakan kepada pengacara bagaimana wasiat itu diakui di Indonesia dan di negara Anda.
Tujuannya adalah memastikan pasangan atau keluarga Anda tidak terjebak dengan properti yang tidak dapat digunakan, dijual, atau diwarisi.
Langkah praktis
- Tentukan tujuan bersama: rumah liburan, tinggal lama, investasi sewa, atau pengembangan.
- Pilih struktur: sewa bersama, PT PMA, atau solusi melalui pasangan, dengan masukan notaris.
- Lakukan uji tuntas atas sertifikat tanah, zonasi (RDTR), dan izin bangunan (PBG, yang menggantikan IMB). Gunakan daftar periksa uji tuntas kami.
- Tandatangani perjanjian pribadi antar mitra yang mencakup bagian, biaya, aturan keluar, dan pewarisan.
- Tandatangani akta di hadapan notaris PPAT dan simpan salinan resmi untuk setiap mitra.
- Tinjau biaya dan pajak bersama notaris: lihat pajak dan biaya pembelian properti.
Bagaimana FIRST Property dapat membantu
Kami membantu pasangan, keluarga, dan mitra usaha menemukan properti yang sesuai dengan struktur mereka, dari daftar properti kami hingga villa dijual di Bali. Kami mengatur kunjungan, memeriksa sertifikat dan izin bersama Anda, serta menindaklanjuti dengan notaris hingga penandatanganan. Untuk membicarakan situasi Anda, hubungi kami via WhatsApp di +62 822 50 40 50.
FAQ
Can two foreigners buy a villa together in Bali?
Yes, usually through a leasehold signed in joint names, or through a PT PMA where both are shareholders. Foreigners cannot hold Hak Milik.
Can my Indonesian spouse buy freehold land for us?
Possibly, but it depends on whether you have a valid marital property agreement. Check your situation with a PPAT notary before buying.
Is a nominee arrangement legal in Indonesia?
No. Holding shares or land on behalf of a foreigner is prohibited, and such agreements can be void, leaving you without protection.
Is a PT PMA worth it for a single holiday villa?
Often not, because it has ongoing compliance costs and must run a real business. It suits rental or development projects better.
What happens to a joint lease if one partner dies?
It depends on the deed and applicable inheritance laws. Ask your notary to include clear transfer on death clauses.

